PENERAPAN PASAL 65 TUMBANG ANOI SINGER SURUK JANGKUT AMAK (DENDA ADAT TERTANGKAP BASAH DI KAMAR TIDUR WANITA) DI KEDAMANGAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 65 Garis Besar Hukum Adat Dayak (GBHAD) Tumbang Anoi 1894 mengenai Singer Suruk Jangkut Amak, yaitu denda adat yang dikenakan kepada pria yang tertangkap basah berada di kamar tidur wanita bukan istrinya di wilayah Kedamangan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Studi ini menyoroti bagaimana hukum adat Dayak masih hidup dan diakui oleh masyarakat adat setempat sebagai norma yang mengatur moralitas dan menjaga keseimbangan sosial. Pasal 65 menetapkan bahwa tindakan seorang pria yang tertangkap basah di kamar wanita dianggap sebagai bentuk perzinaan atau habandung, yang tidak hanya mencemarkan kehormatan wanita tetapi juga keluarganya. Sanksi adat yang dikenakan berupa pembayaran Singer Tekap Bau Mate (15–30 kati ramu) kepada ahli waris wanita, dan Singer Dusa Sala (30–60 kati ramu) kepada orang tua wanita. Besarnya denda ini disesuaikan dengan tingkat pelanggaran berdasarkan pertimbangan para mantir adat. Nilai-nilai adat ini mencerminkan sistem keadilan restoratif, yang lebih menekankan pada pemulihan kehormatan dan hubungan sosial daripada penghukuman represif. Dalam implementasinya, proses penegakan Pasal 65 dilakukan melalui kelembagaan adat yang masih aktif, yaitu melalui Damang Kepala Adat, mantir adat, serta partisipasi tokoh masyarakat. Salah satu studi kasus penting yang dianalisis adalah keputusan Kedamangan Jekan Raya dalam menyelesaikan perkara Singer Suruk Jangkut Amak, di mana pelaku dikenakan sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan studi dokumen hukum dengan observasi dan wawancara langsung, termasuk dengan tokoh adat seperti Bapak Kardinal Tarung. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Kalimantan Tengah merupakan wilayah urban dan heterogen, hukum adat Dayak tetap hidup sebagai norma sosial yang dihormati dan dijalankan secara
aktif, terutama dalam menyelesaikan konflik sosial dan pelanggaran kesusilaan. Kesimpulannya, hukum adat Dayak tidak hanya bertahan sebagai simbol tradisi, tetapi menjadi bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa di masyarakat Dayak Palangka Raya. Pasal 65 menjadi bukti bahwa hukum adat dapat hidup berdampingan dengan hukum nasional dalam kerangka negara hukum Indonesia yang pluralistik. Oleh karena itu, eksistensi dan pelestarian hukum adat seperti Singer Suruk Jangkut Amak harus terus didukung dan difasilitasi negara, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.