IMPLEMENTASI BATAL MEMANGGUL PASAL 5 HUKUM ADAT TUMBANG ANOI 1894 DI KEDAMANGAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

Penyelesaian kasus pembatalan janji memanggul yang disertai dengan kehamilan pihak wanita oleh pria dalam masyarakat Dayak Ngajumenunjukkan bahwa hukum adat masih sangat relevan dan kuat dalam memberikan solusi atas konflik sosial yang sarat nilai-nilai moral dan tanggung jawab. Ketika pihak pria membatalkan pertunangan secara sepihak, terlebih ketika wanita dalam keadaan hamil, hukum adat Dayak tidak hanya menuntut pengembalian barang adat atau sanksi materiil, tetapi juga mengedepankan nilai spiritual dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, pihak pria tidak hanya dikenai denda adat (singer), tetapi juga diwajibkan menanggung tanggung jawab moral atas anak yang dikandung dan kerugian sosial yang dialami pihak wanita dan keluarganya. Lembaga adat, melalui peran Damang dan mantir adat, bertindak bukan sebagai aparat represif, melainkan sebagai penjaga tatanan dan keharmonisan sosial yang menyelesaikan konflik dengan pendekatan humanis dan persuasif. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat tidak sekadar bertujuan menghukum, melainkan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran adat.Dalam hukum adat Dayak, anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan akibat batalnya janji memanggul tetap memiliki posisiyang dilindungi secara moral dan sosial. Anak tersebut tidak diposisikan 91
sebagai pihak yang bersalah, melainkan sebagai individu yang harus mendapat pengakuan, perlindungan, dan perhatian dari kedua pihak keluarga. Hukum adat berusaha memulihkan martabat anak dan ibunya melalui pemberian status sosial dan tanggung jawab ayah biologis. Dalam beberapa putusan adat yang dikaji, termasuk wawancara dengan narasumber seperti Bapak Rudy Irawan dan Bapak Dr. Mambang Tubil, ditegaskan bahwa anak tersebut tetap memiliki hak untuk diakui dan mendapatkan tempat yang layak dalam komunitas. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat tidak bersifat diskriminatif, tetapi adaptif terhadap dinamika sosial dan menjunjung nilai kemanusiaan. Di sisi lain, hukum adat juga menuntut agar pihak pria bertanggung jawab baik secara moral, sosial, maupun ekonomis terhadap masa depan anak tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga harmoni dan keseimbangan komunitas