IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya)

Upaya pemerintah untuk menyediakan tata kelola yang transparan dan efisien dengan penekanan pada pelayanan publik berkualitas tinggi dikenal sebagai reformasi birokrasi. Menurut PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021, pembentukan Zona Integritas dengan tujuan mewujudkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) merupakan instrumen penting untuk perubahan birokrasi. Untuk mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, penelitian ini berupaya memahami bagaimana Zona Integritas diimplementasikan. Model interaktif yang dibuat oleh Miles dan Huberman digunakan untuk menganalisis data. Empat komponen model implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi adalah teori yang diterapkan.

Menurut temuan studi, implementasi Zona Integritas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berjalan cukup baik dalam hal enam komponen penggerak Manajemen Perubahan, Pengaturan Tata Kelola, Pengaturan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Menurut pendekatan Edward III, komunikasi dilakukan melalui penggunaan media cetak dan digital, sosialisasi selama absensi pagi, dan pemantauan serta evaluasi rutin. Pembentukan Tim Zona Integritas dengan SOP yang terdefinisi dengan baik telah membuat dimensi struktur birokrasi terorganisir dengan baik. Pemanfaatan sistem layanan online SI-DOI dan komitmen anggota staf untuk menawarkan pelayanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat merupakan faktor yang mendorong implementasi. Keterbatasan anggaran yang menghambat pengembangan SDM yang komprehensif dan pengenalan perubahan internal yang tidak terduga yang meningkatkan beban kerja karyawan merupakan faktor penghambat.