ANALISIS DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI PADA DAERAH INDUK PASCA PEMEKARAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pertumbuhan ekonomi daerah induk sebelum dan sesudah pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah, serta menguji pengaruh Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah induk pemekaran. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Objek penelitian meliputi lima kabupaten daerah induk pemekaran, yaitu Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito Selatan, dan Barito Utara. Analisis data dilakukan menggunakan Paired Sample t-Test untuk menguji perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pemekaran dengan periode pre-test tahun 1993–2001 dan post-test tahun 2016–2024. Selanjutnya, pengaruh variabel independen dianalisis menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM) pada periode 2010–2024.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat perbedaan yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah induk sebelum dan sesudah pemekaran, dengan rata-rata PDRB sesudah pemekaran lebih tinggi secara signifikan dibandingkan sebelum pemekaran; (2) Bonus Demografi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; (3) Indeks Pembangunan Manusia terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan IPM sebagai determinan paling dominan dalam model; dan (4) Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketidaksignifikanan Bonus Demografi dan TPT mencerminkan karakteristik struktural ekonomi daerah yang didominasi sektor padat modal, fenomena disguised unemployment, serta keterbatasan validitas Hukum Okun pada perekonomian berbasis sumber daya alam.
Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan pentingnya menjadikan investasi pada kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan bonus demografi melalui penguatan pendidikan vokasi dan penciptaan lapangan kerja produktif, serta mengalihkan orientasi kebijakan ketenagakerjaan dari sekadar menurunkan angka pengangguran menuju peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja secara menyeluruh.