IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI BADAN KEUANGAN ASET DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR

E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-government dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Badan Keuangan Aset Daerah(BKAD) Kabupaten Kotawaringin Timur serta mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukungnya. Penelitian ini menggunakan indikator transparansi menurut Mardiasmo (2018), yaitu informatif, keterbukaan, dan pengungkapan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Sekretaris BKAD; 2) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; 3) Pengelola website BKAD; dan 4) masyarakat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government di BKAD Kotawaringin Timur telah berjalan melalui beberapa aplikasi seperti SIPD-RI, SIMBADA, SIKIAU, dan website resmi BKAD, namun belum optimal dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dari masih terbatasnya informasi yang disajikan, akses data yang belum maksimal, serta pembaruan informasi yang belum konsisten. Faktor pendukung meliputi adanya regulasi dan komitmen pemerintah daerah, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan integrasi sistem, kualitas sumber daya manusia, dan kendala teknis. Dengan demikian, diperlukan optimalisasi sistem e-government untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.