PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Pelayanan publik yang berkualitas memiliki peranan penting dalam memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, keadilan, orientasi konsensus, dan visi strategis dalam pelayanan publik, serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari kepala dinas, sekretaris dinas,staf, serta masyarakat pengguna layanan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen dan arsip resmi dinas terkait. Proses analisis data dilakukan dengan mengacu pada kerangka prinsip good governance menurut United Nations Development Programme (UNDP). Dengan data yang diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara dengan pegawai maupun masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya secara umum telah berjalan dengan cukup baik, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, diantaranya rendahnya tingkat pemahaman serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan berbasis digital, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi ini berdampak pada efektivitas, efisiensi, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi digital masyarakat serta pengembangan infrastruktur pelayanan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal, lebih efektif, efisien, dan akuntabel