KETIMPANGAN KINERJA PROAKTIF BADAN PUBLIK DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi Analisis Faktor Penyebabnya di Kota Palangka Raya)

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Meski telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, implementasinya di lapangan masih menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan antara satu badan publik dengan badan publik lainnya. Kondisi ini terlihat jelas di Kota Palangka Raya, di mana terdapat selisih nilai hingga 81,86 poin antara badan publik berpredikat Informatif dan Tidak Informatif berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk ketimpangan kinerja proaktif badan publik dalam penyediaan informasi publik di Kota Palangka Raya, serta menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya ketimpangan tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, serta studi dokumen. Analisis data mencakup penelaahan konsistensi antara data kinerja, temuan lapangan, dan kerangka regulasi yang berlaku.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan kinerja proaktif terwujud dalam tiga dimensi, yaitu transparansi yang bersifat formalitas, akuntabilitas yang hanya berhenti pada pemenuhan prosedur formal, dan responsivitas yang bersifat situasional. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh empat faktor dalam kerangka Edwards III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di antara keempat faktor tersebut, disposisi pimpinan terbukti paling menentukan karena secara langsung mengondisikan efektivitas faktor-faktor lainnya.