ACCOUNTABILITY TO PROSECUTORS IN THE MANAGEMENT OF EVIDENCE AND CONFISCATED GOODS FROM CRIMINAL ACTS IN PALANGKA RAYA CITY

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, memahami, dan mengevaluasi akuntabilitas jaksa penuntut dalam pengelolaan barang bukti dan barang sitaan terkait kegiatan kriminal di Kota Palangka Raya, serta untuk meneliti tantangan yang dihadapi jaksa penuntut dalam hal ini di Kejaksaan Kota Palangka Raya. Metodologi penelitian menggunakan analisis hukum empiris yang dilengkapi dengan riset bibliografi. Kejaksaan adalah lembaga hukum yang berfungsi sebagai lembaga pemanggil publik dan bertugas menjaga barang bukti dan barang sitaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Subjek penelitian berkaitan dengan akuntabilitas jaksa penuntut dalam pengelolaan barang bukti dan barang sitaan terkait kegiatan kriminal di Kejaksaan Kota Palangka Raya, serta tantangan yang dihadapi jaksa penuntut dalam proses pengelolaan ini di Kota Palangka Raya. Temuan studi menunjukkan bahwa kejaksaan bertugas mengelola barang bukti dan aset sitaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014, yang mengubah Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Tantangan yang dihadapi dalam mengelola barang bukti dan barang sitaan di Kota Palangka Raya meliputi anggaran pemeliharaan yang terbatas dan fasilitas penyimpanan yang tidak memadai.