PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MINYAK GORENG OPLOSAN DI PALANGKA RAYA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Polda Palangka Raya dalam mencegah tindak pidana minyak goreng ilegal dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan dan penegakan hukum. Maraknya kasus minyak goreng oplosan di Kota Palangka Raya mencerminkan kompleksitas kejahatan ekonomi yang mengancam ketahanan pangan dan membahayakan hak-hak konsumen pada umumnya. Urgensi dari tulisan ini terletak pada pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi keselamatan masyarakat dari produk pangan ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui analisis hukum dan peraturan serta data lapangan berupa wawancara dengan Unit Reserse Kriminal Polda Palangka Raya, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda Palangka Raya menerapkan strategi melalui patroli pasar secara rutin, pembentukan tim khusus lintas lembaga (Polri, Dinas Perdagangan, dan BPOM), dan program Polda Sahabat Pasar berdasarkan kerangka regulasi KUHP, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Pangan. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas laboratorium, lemahnya koordinasi antar instansi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga perlu diperkuat regulasi daerah dan meningkatkan kapasitas SDM penyidik. Kebaruan penelitian ini ditemukan pada identifikasi urgensi sistem koordinasi digital antar instansi dan perlunya spesialisasi peneliti pangan di tingkat lokal sebagai solusi kebuntuan birokrasi dalam mengawasi distribusi minyak goreng di wilayah Kalimantan Tengah.