PELAKSANAAN PERALIHAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HAK PEKERJA DI KOTA PALANGKA RAYA

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan salah satu bentuk hubungan kerja yang penggunaannya dibatasi hanya untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifatnya akan selesai dalam waktu tertentu. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penggunaan PKWT terhadap pekerjaan yang bersifat tetap sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak pekerja secara optimal.Berdasarkan hasil pengawasan ketenagakerjaan, ditemukan dua yayasan dan satu perusahaan di Kota Palangka Raya yang belum melaksanakan peralihan status PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan peralihan status PKWT menjadi PKWTT serta implikasi hukumnya terhadap pemenuhan hak pekerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pelaksanaan peralihan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada dua yayasan dan satu perusahaan di Kota Palangka Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan (2) bagaimana implikasi hukum pelaksanaan peralihan status PKWT menjadi PKWTT terhadap pemenuhan hak pekerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, pihak yayasan, pihak perusahaan, serta pekerja yang terdampak. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peralihan status PKWT menjadi PKWTT pada dua yayasan dan satu perusahaan di Kota Palangka Raya belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan. Pelanggaran terjadi karena penggunaan PKWT terhadap pekerjaan yang bersifat tetap dengan alasan keterbatasan pendanaan donor pada yayasan dan pertimbangan efisiensi perusahaan. Implikasi hukumnya adalah pekerja kehilangan kepastian status hubungan kerja serta belum memperoleh perlindungan dan hak-hak normatif secara optimal sebagaimana pekerja PKWTT, sehingga tujuan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam hubungan kerja belum sepenuhnya terwujud.