ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PADA SENGKETA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT TANAH PADA PUTUSAN NOMOR 58/PDT/2022/PT.PLK

Permasalahan tumpang tindih sertifikat tanah mencerminkan lemahnya sistem administrasi pertanahan di Indonesia serta kurangnya ketelitian Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam verifikasi data fisik dan yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari sengketa tumpang tindih sertifikat tanah sebagaimana diatur dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 58/PDT/2022/PT.PLK, dan untuk meneliti prosedur pembatalan sertifikat ganda sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 dan Nomor 21 Tahun 2020. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat yang diterbitkan lebih dahulu memiliki kekuatan hukum lebih tinggi berdasarkan asas Prior Tempore Potior Jure, sedangkan sertifikat yang terbit kemudian dan terbukti cacat administratif wajib dibatalkan. BPN dapat dimintai tanggung jawab hukum apabila lalai dalam proses penerbitan sertifikat Penelitian ini juga menemukan adanya Permasalahan dari norma dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997, dan Peraturan Mentri ATR/BPN No. 11/2016 yang menimbulkan ketidaksinkronan antara kewenangan BPN dan pengadilan. Oleh karena itu, reformasi legislatif dan digitalisasi data pertanahan sangat penting untuk membangun sistem administrasi pertanahan yang tertib, akuntabel, dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.