PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KARANG TARUNA DALAM KEGIATAN KEMASYARAKATAN DI DESA TUMBANG LAHANG KABUPATEN KATINGAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam pembinaan organisasi kepemudaan Karang Taruna dalam kegiatan kemasyarakatan di Desa Tumbang Lahang, Kabupaten Katingan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan, di mana dari 301 pemuda hanya sekitar 30% yang terlibat aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam membina dan memberdayakan organisasi kepemudaan belum berjalan secara optimal.
Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Soekanto (2014), yang memandang peran sebagai aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dijalankan oleh individu atau lembaga sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam penelitian ini, peran Pemerintah Desa dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu peran sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada konsep Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta konsep Karang Taruna berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 sebagai organisasi sosial kepemudaan yang berfungsi dalam pemberdayaan generasi muda. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pembinaan Karang Taruna meliputi peran sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Sebagai motivator, pemerintah desa memberikan dorongan moral dan arahan kepada pemuda. Sebagai fasilitator, pemerintah desa menyediakan dukungan sarana, prasarana, serta bantuan administratif. Sebagai mobilisator, pemerintah desa menggerakkan dan mengoordinasikan keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena adanya faktor penghambat seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran dan partisipasi pemuda, serta kurangnya dukungan berkelanjutan.