ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau)

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, implementasi prinsip good governance pada pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan keterbukaan informasi, akuntabilitas, responsivitas, dan keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan fairness dalam pengelolaan keuangan Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan dua tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan bantuan perangkat lunak NVivo 15.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan Desa Kinipan secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi diwujudkan melalui musyawarah desa, penyampaian informasi APBDes, dan publikasi melalui media informasi desa. Akuntabilitas tercermin dari penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan, sedangkan responsivitas terlihat dari tindak lanjut pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah. Prinsip fairness diterapkan melalui pemerataan program pembangunan dan penyaluran bantuan berdasarkan kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen aparatur desa, pemanfaatan aplikasi Siskeudes, dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, akses informasi, dan kondisi geografis desa. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang semakin transparan, akuntabel, responsif, dan berkeadilan.