STRATEGI BAWASLU DALAM MENEKAN TINGKAT PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KOTA PALANGKA RAYA

Penelitian ini menganalisis strategi Bawaslu Kota Palangka Raya dalam menekan pelanggaran Pilkada 2024 menggunakan metode kualitatif deskriptif. Strategi utama yang diterapkan adalah paradigma preventif-komprehensif yang mencakup lima pilar: penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), sosialisasi edukatif, penguatan partisipasi masyarakat, kerja sama lintas sektor (MoU), serta optimalisasi publikasi media.
Hasil penelitian menunjukkan efektivitas strategi ini secara makro dengan tercapainya nol kasus pidana pemilu, menurun drastis dibandingkan Pilkada 2020 yang mencatatkan 6 kasus. Selain itu, ditemukan 138 temuan administratif terkait Alat Peraga Kampanye (APK) yang berhasil ditertibkan melalui patroli proaktif. Namun, ditemukan celah integritas teknis di tingkat bawah yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kelurahan Menteng akibat kelalaian petugas (human error) dalam memverifikasi daftar pemilih.
Hambatan utama pengawasan meliputi luas geografis wilayah, kendala sinyal di 11 kelurahan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melapor akibat faktor psikologis (apatisme dan rasa takut). Penelitian menyimpulkan bahwa Bawaslu telah berhasil secara preventif-administratif, namun memerlukan penguatan akurasi teknis di TPS dan transformasi edukasi untuk membangun keberanian partisipasi publik yang lebih organik dari tingkat bawah (bottom-up).