PERAN KELURAHAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA DALAM PENGUSULAN DATA FAKIR MISKIN PADA DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

Negara berkewajiban memelihara fakir miskin sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Pemerintah mengembangkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data tunggal penerima bantuan sosial, dengan kelurahan sebagai pintu utama pengusulan data. Di Kelurahan Pahandut, Kota Palangka Raya, ditemukan indikasi ketidaktepatan sasaran, yaitu warga mampu yang masih menerima bantuan dan warga tidak mampu yang belum terdata.
Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu bagaimana peran Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya dalam pengusulan data fakir miskin pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dan apa saja kendala yang dihadapi Kelurahan Pahandut dalam pelaksanaan peran tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum secara faktual di lapangan. Data diperoleh melalui tiga teknik, yaitu studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan fakir miskin dan DTSEN, observasi langsung terhadap proses pengusulan data di kelurahan, serta wawancara semi-terstruktur dengan aparat kelurahan, ketua RT, dan masyarakat penerima maupun bukan penerima bantuan sosial. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum yang seharusnya berlaku dengan praktik nyata di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Pahandut telah menjalankan tahapan pengusulan data sesuai prosedur, mulai dari penerimaan berkas, verifikasi, hingga penginputan ke sistem, namun musyawarah kelurahan sebagai mekanisme verifikasi kolektif jarang dilaksanakan dan lebih sering digantikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Pilihan ini sah secara prosedural, tetapi melemahkan fungsi kontrol partisipatif masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan data, baik berupa warga tidak layak yang tetap menerima bantuan maupun warga layak yang tidak terdata. Terkait kendala, penelitian menemukan lima faktor utama, yaitu masalah akurasi data, minimnya musyawarah kelurahan, rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme DTSEN, keterbatasan jumlah aparat kelurahan, dan gangguan sistem pada server pusat. Keseluruhan kendala tersebut menghambat tercapainya pengusulan data yang akurat dan tepat sasaran, sehingga pemenuhan hak konstitusional fakir miskin belum sepenuhnya terwujud secara optimal.