PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PUBLIKASI PENYIDIKAN KEPOLISIAN : SINKRONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PDP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAP

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memengaruhi praktik penegakan hukum, khususnya dalam publikasi penyidikan oleh kepolisian kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik sebagai bentuk transparansi penegakan hukum pada dasarnya dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun demikian, publikasi identitas dan data pribadi tersangka dalam proses penyidikan dapat menimbulkan penghakiman publik, stigma sosial, serta penyebaran jejak digital yang tetap dapat diakses masyarakat meskipun seseorang belum tentu terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan pengungkapan data pribadi tersangka dalam publikasi penyidikan kepolisian serta menganalisis sinkronisasi pengaturan antara wewenang penyidik dalam memberikan informasi publik dengan kewajiban perlindungan data pribadi tersangka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang￾undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, keterbukaan informasi publik, dan hukum acara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas tersangka merupakan bagian dari data pribadi yang wajib dilindungi dalam proses penyidikan. Pasal 91 Undang￾Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan adanya perlindungan terhadap tersangka melalui larangan tindakan yang menimbulkan praduga bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas, sesuai tujuan, dan bertanggung jawab, termasuk terhadap data pribadi yang sudah tidak lagi diperlukan dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sinkronisasi antara kewenangan penyidik dalam memberikan informasi kepada publik dengan kewajiban perlindungan data pribadi tersangka. Sinkronisasi tersebut terlihat melalui penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan serta pembatasan penggunaan dan penyebaran data pribadi tersangka dalam ruang digital. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan pengaturan teknis terkait publikasi penyidikan agar perlindungan data pribadi tersangka dapat terlaksana secara lebih efektif dalam praktik penegakan hukum.