ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP PENATAAN RUANG PASAR DANAU MARE KOTA KUALA KAPUAS, KABUPATEN KAPUAS

Pasar rakyat memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal dan ruang pelayanan publik, namun efektivitas pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penataan ruang dan implementasi kebijakan di tingkat operasional. Pasar Danau Mare di Kabupaten Kapuas menunjukkan berbagai persoalan seperti keteraturan ruang dagang, kebersihan, sirkulasi, parkir, serta koordinasi antarinstansi yang memengaruhi kualitas pelayanan pasar. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penataan ruang Pasar Danau Mare serta dampaknya terhadap kinerja penataan ruang dan aktivitas pedagang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan ditentukan secara purposive yang meliputi perumus kebijakan, pelaksana kebijakan, pedagang, dan perangkat daerah terkait. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah memiliki dasar regulasi dan kelembagaan melalui UPT Pasar sebagai pelaksana teknis, namun belum didukung oleh pedoman teknis khusus penataan ruang pasar. Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, kondisi infrastruktur, sistem administrasi yang masih sederhana, serta koordinasi lintas instansi yang belum optimal. Dampaknya terlihat pada kualitas lingkungan pasar yang belum sepenuhnya bersih dan nyaman, pengaturan aksesibilitas, sirkulasi, dan parkir yang belum konsisten, serta keteraturan pemanfaatan ruang dagang yang masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi tersebut turut memengaruhi kenyamanan berdagang, persepsi pedagang terhadap kualitas layanan, dan daya saing pasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan implementasi kebijakan memerlukan penyusunan pedoman teknis penataan ruang pasar, peningkatan kapasitas kelembagaan, revitalisasi fasilitas, serta penguatan koordinasi lintas instansi agar pengelolaan Pasar Danau Mare lebih tertib, nyaman, dan berkelanjutan.