ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KERACUNAN MAKANAN PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menekan angka stunting. Namun, pelaksanaannya berpotensi menimbulkan risiko keracunan makanan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana atas keracunan makanan dalam penyelenggaraan Program MBG serta menentukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan norma (normative gap) dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang belum mengatur secara rinci mekanisme pertanggungjawaban pidana apabila terjadi keracunan makanan dalam Program MBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat didasarkan pada ketentuan KUHP, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Kesehatan melalui penerapan asas kausalitas untuk menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain individu, korporasi sebagai penyedia makanan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pendekatan strict liability apabila kerugian kesehatan masyarakat timbul akibat produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. Penerapan pidana dilakukan dengan tetap memperhatikan asas ultimum remedium. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum pidana pangan serta penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Program MBG, serta merekomendasikan penguatan regulasi pertanggungjawaban pidana dalam penyelenggaraan program tersebut.