ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PADA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya , serta menguji secara empiris pengaruh
faktor internal dan faktor eksternal terhadap kualitas pelayanan tersebut. Analisis kualitas pelayanan dalam penelitian ini diukur menggunakan teori SERVQUAL, yang memiliki lima dimensi utama yaitu Tangibles (bukti fisik), Reliability (keandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati). Serta menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (tata Kelola pemerintahan yang baik). Fenomena empiris di lapangan menunjukkan adanya
kendala keterbatasan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di loket pelayanan, ketergantungan pada sistem pencartatan manual, serta belum optimalnya visualisasi sitem informasi pelayanan yang mengakibatkan inefisiensi waktu tunggu.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini bersifat tidak diketahui secara pasti (unknown population), sehingga penarikan sampel dilakukan melalui teknik Non Probability Sampling dengan metode Accidental Sampling. Jumlah responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 76 orang pengguna layanan.
Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur dengan Skala Likert 1-5. Instrumen penelitian telah dinyatakan valid berdasarkan uji korelasi Pearson dan reliabel melalui uji Cronbach's Alpha. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan perangkat lunak SPSS versi 27.
Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Palangka Raya secara umum tergolong baik. Kesiapan internal organisasi (kompetensi SDM, infrastruktur, budaya kerja) serta
dukungan eksternal (regulasi dan adopsi digital) menjadi penentuan utama dalam optimalisasi pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar BPKAD Kota Palangka Raya melakukan penambahan kuantitas aparatur loket
untuk mereduksi antrean, mentransformasi sistem manual ke digitalisasi administrasi perbendaharaan, serta menyediakan media informasi pelayanan (seperti pamphlet dan situs web) secara komprehensif guna memanifestasikan prinsip good governance secara berkelanjutan.