IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS ELEKTRONIK DI DPMPTSP KOTA PALANGKA RAYA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pelayanan perizinan berbasis elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelayanan perizinan berbasis elektronik dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Meskipun sistem perizinan telah dilaksanakan secara elektronik melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti gangguan sistem, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, perubahan regulasi, serta belum optimalnya kepatuhan sebagian pelaku usaha dalam mengurus perizinan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori George C. Edward III yang meliputi empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan perizinan berbasis elektronik di DPMPTSP Kota Palangka Raya secara umum telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan pelayanan telah menggunakan sistem OSS-RBA sebagai media pelayanan perizinan, didukung oleh koordinasi antarbidang, sumber daya manusia yang cukup kompeten, serta komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aspek komunikasi telah berjalan cukup efektif melalui rapat koordinasi, website, media sosial, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat. Dari aspek sumber daya, tersedia aparatur, sarana dan prasarana, serta dukungan sistem pelayanan yang menunjang pelaksanaan kebijakan. Aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen aparatur dalam melaksanakan kebijakan, sedangkan aspek struktur birokrasi didukung oleh pembagian tugas dan prosedur pelayanan yang menjadi pedoman pelaksanaan. Adapun faktor pendukung implementasi meliputi komitmen pimpinan dan aparatur, kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antarinstansi, serta dukungan regulasi. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, gangguan jaringan dan server OSS-RBA, perubahan regulasi yang dinamis, serta masih rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan kapasitas aparatur, perbaikan infrastruktur dan sistem pelayanan, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat agar implementasi kebijakan pelayanan perizinan berbasis elektronik dapat berjalan lebih optimal.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Perizinan, Elektronik, OSS-RBA, DPMPTSP.