PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN SEPEDA MOTOR YANG MENGGUNAKAN KNALPOT BRONG DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA

Penggunaan knalpot brong pada kendaraan sepeda motor merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang tidak hanya menimbulkan gangguan ketertiban umum, tapi juga berpotensi membahayakan keselamatan berlalu lintas. Fenomena ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan tentang persyaratan teknis dan laik jalan suatu kendaraan sebagaiman diatur alam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap kendaraan sepeda motor yang menggunakan knalpot brong di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palangka Raya, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga studi lapangan. Hasil Penelian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui upaya pre emtif, preventif dan represif. Upaya pre emtif yaitu Program Kamseltibcarlancar, Program Polisi Menyapa dan pembangunan monumen knalpot. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi, edukasi dan patrol turin, sedangkan upaya represif dilakukan melalui teguran tertulis, penilangan hingga penyitaan kendaraan. Namun dalam pelaksanaan nya masih mengalami berbagai kendala, baik kendala internal maupun kendala eskternal. Kendala internal meliputi keterbatasan personel, minimnya sarana dan prasarana. Kendala eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarkat, bebasnya peredaran knalpot tidak standar di pasaran dan pengaruh budaya dan gaya hidup (lifestyle) Penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot brong di Polresta Palangka Raya telah dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku, namun peningkatan jumlah pelanggaran yang terus terjadi dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut belum belum berjalan secara efektif dalam menekan angka pelanggaran secara signifikan dan masih diperlukan langkah yang lebih strategis.