PEMBERIAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN LANJUT USIA DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALANGKA RAYA

Remisi merupakan hak narapidana berupa pengurangan masa pidana yang diberikan sebagai penghargaan atas perilaku baik dan partisipasi dalam program pembinaan selama menjalani masa pidana. Dalam sistem pemasyarakatan, remisi berfungsi sebagai sarana pembinaan sekaligus motivasi bagi narapidana untuk memperbaiki diri. Pemberian remisi juga berlaku bagi warga binaan lanjut usia, yaitu narapidana berusia 60 tahun ke atas yang umumnya memiliki keterbatasan fisik dan kondisi kesehatan sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan hak-haknya.
Berdasarkan uraian dalam alasan pemilihan judul di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1.Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya?
2.Apakah hambatan dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya?
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan pemberian remisi.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1.Pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya dilakukan melalui remisi umum dan remisi khusus berdasarkan penilaian perilaku, keikutsertaan dalam program pembinaan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan substantif. Namun, pelaksanaannya belum optimal, ditunjukkan oleh data bahwa pada tahun 2022–2024 tidak terdapat warga binaan lanjut usia yang memperoleh remisi, sedangkan pada tahun 2025 hanya 5 dari 28 warga binaan lanjut usia yang memperoleh remisi, yang dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan keterbatasan keikutsertaan dalam program pembinaan.
2.Hambatan dalam pelaksanaan pemberian remisi meliputi hambatan substantif dan administratif, yaitu keterbatasan fisik, kondisi kesehatan, tidak terpenuhinya persyaratan, serta kelengkapan dokumen dan proses pengusulan, yang berdampak pada terbatasnya warga binaan lanjut usia yang memperoleh remisi.