PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MODUS SEWA-MENYEWA DI KOTA PALANGKA RAYA

Penggelapan adalah tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kedua Bab XXIV Pasal 372 KUHP. Meskipun telah ada aturan mengenai tindak pidana penggelapan, pada kenyatannya tindak pidana penggelapan masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya di Kota Palangka Raya. Dalam tiga tahun terakhir laporan kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Kota Palangka Raya cenderung meningkat, di mana pada tahun 2019 ada 22 kasus, meski sempat menurun pada tahun 2020 dengan jumlah 20 kasus, akan tetapi terjadi kenaikan jumlah kasus pada tahun 2021 dengan jumlah 23 kasus. Kemudian, hingga data terakhir yang didapatkan pada tahun 2022 berjumlah 15 kasus. Salah satu modus operandi tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang terjadi di Palangka Raya yaitu modus sewa-menyewa atau rental seperti kasus yang dilaporkan oleh Neo Rental pada tahun 2020 dan 2022. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa-menyewa di Kota Palangka Raya?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa-menyewa di Kota Palangka Raya?
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan narasumber dan studi kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut: 1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa-menyewa di Kota Palangka Raya dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Dalam menangani perkara, pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam menemukan keberadaan pelaku, hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkara yang masih dalam proses penyelidikan sehingga penegakan hukum yang dilakukan masih belum maksimal.
2. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa-menyewa di Kota Palangka Raya yaitu, kurangnya informasi, belum tersedianya alat IT (Information and Technology), kurangnya kerja sama dan koordinasi, serta kurangnya kesadaran masyarakat.