PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Pada pemilihan umum, Kotawaringin Timur sendiri salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah permasalahan di daftar pemilih. Berdasarkan teori demokrasi serta pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam pemenuhan hak politik di Kotawaringin Timur maka fokus penelitian terfokus pada bagaimana pelaksanaan pemutakhiran memilih berkelanjutan menjadi salah satu sarana untuk pemenuhan hak politik pemilih yang terjadi di Kotawaringin Timur. Penelitian kualitatif, pemilihan informan pada penelitian ini akan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling sendiri adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti kualitatif untuk merekrut partisipan yang dapat memberikan informasi yang mendalam dan mendetail tentang fenomena yang diteliti serta melalui observasi dan media informasi. Hasil penelitian yang didapat adalah di Kotawaringin Timur, Komisi Pemilihan Umum melakukan pemutakhiran data dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Hal ini lebih menitikberatkan KPU sebagai pelaksana pemutakhiran dengan pelaksanaan kerja setiap bulan, dengan kelebihan dan kekurangan dengan tidak ada nya ad hoc yang bertugas di non-tahapan pemilihan. Koordinasi juga dijalankan dengan baik sebagai salah satu tongkat pelaksanaan keberhasilan pemutakhiran data. Hasil penelitian juga mendapat bahwa Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga pengawasan memberikan andil dalam pengawasan pemutakhiran data dan beberapa hal kendala yang didapat seperti Bawaslu yang harus melakukan uji jentik hingga pengawasan yang dilakukan. Peningkatan koordinasi, melakukan sosialisasi massive, serta pemutakhiran data pelosok-pelosok daerah yang kurang dijangkau dengan ad hoc sementara dan Masyarakat ikut berkontribusi dalam pelaporan data diri.