IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN DI UPT BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kurang optimalnya pelaksanaan strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas program pelatihan Koperasi dan UMKM di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi latar belakang kajian ini. Permasalahan utama mencakup keterbatasan akses keuangan, rendahnya literasi digital, terbatasnya kemampuan adaptasi teknologi, serta kesenjangan infrastruktur komunikasi. Kondisi tersebut men-imbulkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan hasil nyata dalam pemanfaa-tan sumber daya serta peningkatan kapasitas.Tujuan kajian diarahkan untuk me-mahami pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas program pelatihan di UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangka Raya, sekaligus mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivi-tasnya. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan pejabat UPT, pelatih, dan peserta, serta analisis dokumentasi. Analisis mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel, yaitu standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik lembaga, kondisi sosial-ekonomi-politik, dan disposisi pelaksana, melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kes-impulan. Hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara administratif dan prosedural telah berjalan efektif, ditandai dengan standar yang jelas, sumber daya yang memadai, komunikasi yang baik, serta komitmen pelaksana yang kuat. Namun demikian, efektivitas secara substantif belum optimal, terlihat dari ketid-aktepatan penargetan peserta, kualitas pembelajaran yang belum maksimal, serta belum adanya sistem evaluasi pascapelatihan. Faktor pendukung meliputi komitmen dan ketersediaan sumber daya, sedangkan hambatan mencakup keragaman karak-teristik peserta, rendahnya partisipasi, dan lemahnya evaluasi berbasis hasil. Secara keseluruhan, meskipun implementasi kebijakan berjalan baik pada aspek admin-istratif, dampak substantifnya masih terbatas. Peningkatan efektivitas memerlukan penargetan peserta yang lebih selektif, desain pembelajaran yang adaptif, serta pen-guatan sistem evaluasi berbasis hasil guna memastikan kontribusi nyata terhadap penguatan kapasitas dan keberlanjutan UMKM.