IMPLEMENTASI KUOTA PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS OLEH PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA PALANGKA RAYA (STUDI KASUS PADA PT. KARYA DEWI PUTRA)

Penelitian yang berjudul “Implementasi Kuota Pekerja Penyandang Disabilitas Oleh Perusahaan Swasta di Kota Palangka Raya (Studi Kasus Pada PT. Karya Dewi Putra)” membahas mengenai pelaksanaan kewajiban perusahaan swasta dalam memenuhi kuota pekerja penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dengan pelaksanaan di lapangan. PT. Karya Dewi Putra sebagai salah satu perusahaan swasta di Kota Palangka Raya telah memiliki jumlah pekerja yang memenuhi ketentuan wajib kuota, namun belum mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas.
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kewajiban kuota 1% pekerja penyandang disabilitas pada PT. Karya Dewi Putra belum berjalan secara optimal. Meskipun perusahaan telah menjalankan kegiatan usaha dan memiliki tenaga kerja yang cukup banyak, penerapan kebijakan inklusi bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya terlaksana. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum secara langsung menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan kerja yang setara.
Pelaksanaan kewajiban tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan aturan mengenai kuota pekerja penyandang disabilitas belum efektif diterapkan. Faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut yaitu kurangnya pemahaman perusahaan terhadap kewajiban hukum, masih adanya pandangan atau stigma bahwa penyandang disabilitas memilikiketerbatasan dalam bekerja, serta belum maksimalnya kesiapan perusahaan dalam menyediakan lingkungan kerja yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Selain faktor dari perusahaan, penelitian ini juga menemukan bahwa peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan kuota pekerja penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan. Regulasi yang telah dibuat membutuhkan pengawasan yang konsisten agar perusahaan dapat memahami dan melaksanakan kewajibannya. Tanpa adanya pengawasan dan penerapan aturan yang efektif, ketentuan kuota 1% pekerja penyandang disabilitas berpotensi hanya menjadi aturan tertulis tanpa pelaksanaan nyata di lapangan.