KINERJA KOMISI III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PALANGKA RAYA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL

"Kesejahteraan sosial merupakan pilar utama dalam pembangunan daerah yang menuntut kehadiran negara secara nyata melalui program-program yang tepat sasaran. Di tingkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan kesejahteraan sosial yang dijalankan oleh pemerintah kota benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat luas. Namun, efektivitas program tersebut sangat bergantung pada sejauh mana fungsi pengawasan dijalankan oleh lembaga legislatif. Tanpa pengawasan yang ketat dan terukur, program kesejahteraan sosial berisiko terjebak dalam masalah klasik seperti ketidaktepatan data penerima bantuan, alokasi anggaran yang tidak efisien, hingga kurangnya responsivitas terhadap aspirasi masyarakat di lapangan."
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap program kesejahteraan sosial serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Fokus penelitian ini adalah evaluasi kinerja berdasarkan indikator Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas sebagaimana dikemukakan oleh teori Levine dalam Dwiyanto. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Komisi III dalam aspek responsibilitas telah berjalan dengan baik sesuai prosedur administrasi dan kebijakan yang berlaku (capaian target 100% pada beberapa program kerja). Namun, pada aspek responsivitas, penyerapan aspirasi masyarakat belum optimal karena masih cenderung didominasi oleh konstituen di daerah pemilihan tertentu dan belum menjangkau masyarakat luas secara merata. Pada aspek akuntabilitas, transparansi laporan hasil pengawasan kepada publik juga masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mengetahui tindak lanjut dari aspirasi mereka. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan waktu anggota DPRD karena padatnya agenda, koordinasi yang belum maksimal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, serta kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kinerja pengawasan DPRD belum sepenuhnya optimal dan perlu penguatan pada aspek responsivitas dan integrasi pengawasan berbasis kebutuhan masyarakat.