ANALISIS EFEKTIVITAS SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Palangka Raya Tahun 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhinya. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya angka kemiskinan di Kota Palangka Raya dari 3,44% pada tahun 2023 menjadi 3,52% pada tahun 2024 di tengah berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dikoordinasikan oleh 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori efektivitas program Budiani (2007) yang mencakup empat indikator: (1) ketepatan sasaran program, (2) sosialisasi program, (3) ketepatan tujuan program, dan (4) pemantauan program. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sepuluh informan dari tiga kelompok, yaitu anggota Sekretariat TKPK dari BAPPERIDA, staf Dinas Sosial, dan masyarakat penerima manfaat program. Data juga dikumpulkan melalui observasi dan telaah dokumen resmi tahun 2024, meliputi RAT, SK Walikota Nomor 188.45/104/2024, laporan Rakor, dan laporan Kick Off RPKD. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dengan triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan efektivitas Sekretariat TKPK Kota Palangka Raya Tahun 2024 berada pada kategori belum efektif hingga cukup efektif. Pertama, indikator ketepatan sasaran program dinilai belum efektif, ditandai dengan masih terdapatnya 3.091 jiwa warga miskin Desil 1 yang tidak terdaftar dalam DTKS serta belum optimalnya pemutakhiran data secara real-time. Kedua, indikator sosialisasi program dinilai belum efektif karena seluruh kegiatan sosialisasi yang terdokumentasi hanya menyasar aparatur OPD tanpa ada sosialisasi langsung kepada masyarakat penerima manfaat. Ketiga, indikator ketepatan tujuan program dinilai cukup efektif pada tataran perencanaan, namun belum efektif pada tataran hasil mengingat angka kemiskinan justru meningkat dan program pemberdayaan ekonomi produktif belum optimal. Keempat, indikator pemantauan program dinilai belum efektif, dibuktikan dengan banyaknya kolom realisasi anggaran dalam RAT 2024 yang tidak terisi dan minimnya dokumentasi kegiatan koordinasi resmi. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pimpinan, regulasi yang jelas, dan dukungan pendamping PKH; sementara faktor penghambat utama adalah keterbatasan SDM, tingginya rotasi pegawai, belum terintegrasinya sistem informasi, dan ego sektoral antar OPD.