TATA KELOLA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pemeliharaan kendaraan dinas operasional pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional merupakan upaya untuk menjaga kelayakan kendaraan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta mewujudkan pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien, transparan, dan adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori Good Governance menurut United Nations Development Programme (UNDP) yang berfokus pada empat indikator, yaitu transparansi, efektivitas dan efisiensi, keadilan, serta penegakan hukum (rule of law). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemeliharaan kendaraan dinas operasional pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan dengan baik. Pada indikator transparansi, pelaksanaan pemeliharaan didukung oleh prosedur yang jelas serta dokumen administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada indikator keadilan, pemeliharaan dilakukan secara proporsional sesuai kondisi, kebutuhan, dan jadwal sehingga seluruh kendaraan memperoleh perlakuan yang sama. Pada indikator efektivitas dan efisiensi, pemeliharaan dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan sehingga kendaraan tetap dalam kondisi layak operasional dan anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, pada indikator penegakan hukum (rule of law), seluruh proses pemeliharaan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP), ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemeliharaan kendaraan dinas operasional pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dengan baik. Keempat indikator tersebut mendukung pengelolaan kendaraan dinas operasinal yang transparan, adil, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, peningkatan koordinasi, optimalisasi administrasi, dan evaluasi pemeliharaan secara berkala masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kendaraan dinas operasional.