PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA KOTA PALANGKA RAYA

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Kota Palangka Raya
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Palangka Raya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM meskipun pemerintah telah melakukan transformasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi sistem perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah pelaku UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di KPP Pratama Kota Palangka Raya. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert. Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan aplikasi SmartPLS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan perpajakan digital, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan, serta penerapan sanksi pajak yang efektif dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Kota Palangka Raya, dalam merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui optimalisasi digitalisasi perpajakan, peningkatan edukasi perpajakan, serta penerapan sanksi perpajakan secara konsisten.