STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT KOTAWARINGIN LAMA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat kecamatan agar lebih responsif, kompeten, dan profesional dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Di lingkungan Kantor Camat Kotawaringin Lama, upaya ini menghadapi tantangan riil berupa masih adanya keterbatasan adaptasi teknologi, kekosongan beberapa jabatan struktural krusial, hingga tingginya porsi pegawai memasuki usia kurang produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi peningkatan kualitas SDM ASN di Kantor Camat Kotawaringin Lama serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitian dibedah dengan mengadaptasi teori manajemen George R. Terry yang meliputi aspek Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam bersama pihak Kantor Camat Kotawaringin Lama dan BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Barat, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap reduksi data dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan kualitas SDM ASN oleh pimpinan Kantor Camat Kotawaringin Lama mengedepankan pendekatan kepemimpinan yang persuasif, humanis, dan sosial. Bentuk konkret strategi yang dijalankan berupa penegakan disiplin dan motivasi berkala melalui pelaksanaan apel pagi rutin serta penguatan kohesi sosial lewat agenda gotong royong mingguan yang terbukti efisien tanpa membebankan anggaran. Sinkronisasi peningkatan kapasitas dari pihak BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Barat diwujudkan melalui program diklat virtual inovatif seperti "JUMPA ASN KOBAR" dan pelaksanaan Orientasi PPPK. Adapun faktor penghambat yang dijumpai meliputi keterbatasan anggaran daerah untuk membiayai pelatihan fisik bagi aparatur kecamatan, fenomena mismatch (ketidaksesuaian kompetensi jabatan), beban kerja ganda akibat kurangnya kuantitas personel (overlapping tugas), serta penerapan sistem reward and punishment yang belum berjalan optimal.