PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI SEKRETARIAT DAERAHKABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel melalui proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pengendalian kinerja. Namun, penerapan SAKIP dalam penyusunan laporan kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam koordinasi antarbagian, kompetensi sumber daya manusia, ketepatan penyampaian data, serta dukungan sistem informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem akuntabilitas dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas serta menganalisis faktor penghambat penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskrtiptif. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling,yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan, Kepala Subbagian Pelaporan, serta dua staff yang terlibat dalam penyusunan LKjIP. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan model miles, huberman dan saldana dengan bantuan software NVivo 15. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen resmi instansi dan Laporan Kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAKIP dalam penyusunan LKJLP telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pengendalian yang saling berkaitan. Hasil analisis tema menunjukkan bahwa penyusunan LKjIP menjadi bagian yang dominan dalam penerapan SAKIP, sedangkan pengukuran kinerja menekankan pentingnya indikator kinerja dan evaluasi serta pengendalian menekankan tindak lanjut sebagai dasar perbaikan kinerja. Faktor penghambat penerapan SAKIP meliputi keterbatasan kompetensi SDM, koordinasi antarbagian, keterbatasan sosialisasi dan pelatihan, penerapan SOP, integrasi data, serta kendala teknis sistem informasi. Dengan demikian, penguatan kompetensi aparatur, koordinasi antarbagian, pengelolaan dan integrasi data, serta dukungan sistem informasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas penerapan SAKIP dalam penyusunan LKjIP di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.