EFEKTIVITAS INVESTIGASI ATAS PRAKARSA SENDIRI(IAPS) PADA MALADMINISTRASI (STUDI: PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN KALIMANTAN TENGAH)

Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah memiliki kewenangan melaksanakan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) sebagai bentuk pengawasan proaktif terhadap dugaan Maladministrasi tanpa menunggu adanya laporan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi proses investigasi sehingga perlu untuk dilakukan kajian mengenai efektivitas pelaksanaan IAPS dalam menangani Maladministrasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) pada Maladministrasi di Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori efektivitas organisasi menurut Duncan dalam Steers (2012) yang meliputi indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) telah mampu mencapai tujuan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku melalui prosedur investigasi yang sistematis, koordinasi yang baik dengan instansi terkait, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Meskipun demikian, pelaksanaan IAPS masih menghadapi beberapa kendala berupa keterbatasan anggaran, luas wilayah pengawasan, dan belum adanya sosialisasi khusus mengenai mekanisme IAPS kepada masyarakat serta lambatnya tindak lanjut hasil investigasi dari pihak terlapor Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah telah menjalankan fungsi pengawasan secara proaktif dalam menangani Maladministrasi, meskipun masih perlu memerlukan penguatan dukungan pada pelaksanaannya.